Rabu, 02-Desember-2020
14:22 WIB - Gubri Positif Covid-19, Keluhkan tak Enak Badan Usai Acara di DPRD Riau | 14:19 WIB - Bupati Inhil Pemenang Lelang Batik Kuda Laut | 14:12 WIB - PWI Riau & SPS Gelar Tiga Kegiatan Virtual | 14:07 WIB - DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna Sahkan APBD Murni 2021 | 14:02 WIB - Pemko Pekanbaru Resmikan Kantor UPT Badan Pendapatan IV | 14:00 WIB - Walikota Pekanbaru Ingatkan Tidak Ada Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka
www.gardasatu.com
 
Abaikan Suara Buruh
Disnaker Kampar diminta Buka Telinga
Kamis, 21-08-2014 - 09:06:51 WIB

TERKAIT:
 
  • Disnaker Kampar diminta Buka Telinga
  •  

    Kampar ( Bidikonline.com ) - Harapan buruh untuk menggantungkan nasibnya kepada Pemerintah untuk mencari keadilan, kandas sudah.  Sejumlah kasus pengaduan buruh yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, yang sudah delapan bulan lalu diabaikan . Disinyalir hal ini terjadi karena adanya permainan  oknum pejabat Disnaker Kabupaten Kampar dengan pengusaha.

    Misalnya nasib yang dialami  ahli waris alm SARINA ZAI  buruh PT. BUMI SAWIT PERKASA ( PT. BSP ),  yang sudah membuat surat pengaduannya ke disnaker Kampar  dialamatkan kepada kepala dinas tenaga kerja Kampar Anizur, pada tanggal 3 Januari 2014 lalu

    Dalam pengaduannya yang diterima salah seorang staf di Disnaker Kampar, disampaikan perihal meninggalnya Sarina, salah seorang buruh sawit PT BSP,  pada bulan September 2013. Tuntutannya keluarga almarhum BEZISOKHI HURA normative yakni santunan  serta hak lainnya sebagaimana diatur pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, hingga berita ini diturunkan surat pengaduan yang dialamatkan ke Disnaker Kampar tersebut sama sekali tidak ditanggapi.

    Hal serupa juga dialami buruh PT CLS yang sudah menyampaikan pengaduannya pada tanggal  21  JANUARI  2014, pada surat pengaduan bernomor  : 017 / DPC. SBS RIAU/ I - 2014  menyampaikan terkait Pemberian upah buruh yang tidak berpedoman dengan standar upah minimum sector perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan Daerah Tentang Upah Minimum Sektor Pekebunan .

    Dimana  setiap buruh PT. CLS menerima upah sekitar Rp. 35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah ) setiap 1 (satu) hari kerja ( HK). Jika dikalikan dengan jumlah hari Kerja setiap bulannya sebanyak 26 HK X 35.000/HK hanya sekitar Rp 910.000,- Sementara standar upah minimum untuk sector perkebunan sawit  tahun 2013 sebesar Rp. 1.509.000.- . Berarti setiap bulannya buruh mengalami kekurangan pendapatan upah sebesar Rp. 599.000,-

    Belum lagi pelayanan kesehatan buruh di PT. CLS tidak sesuai yang diatur dalam UU No 3 Tahun 1992  tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dimana setiap buruh yang sakit dan mendapat perobatan di Rumah Sakit, pihak perusahaan lepas tanggung jawab, sehingga seluruh  biaya perobatan dibebankan kepada buruh itu sendiri.

    Pembayaran biaya perobatan yang sudah didahului oleh pihak perusahaan, dilakukan dengan cara memotong upah buruh setiap bulan oleh pihak Manajemen kebun melalui pejabatnya yang bertugas dibidang keuangan. Dan kejadian ini sudah berlangsung sejak buruh mulai bekerja di PT. CLS.

    Tak heran jika kehidupan buruh yang sudah terjepit semakin terjepit akibat utang-utang yang melilit leher buruh PT. CLS, belum lagi seluruh buruh yang berkerja bertahun tahun lamanya di PT. CLS hingga saat ini masih berstatus harian lepas.

    Anehnya,  surat pengaduan buruh yang dilayangkan ke Disnaker Kampar yang sudah tergolong lama ini  sama sekali tidak mendapat jawaban atau respon dari pihak disnaker Kampar, bahkan menurut keluarga atau ahli waris masalah surat pengaduan meninggalnya orang tua mereka diduga dipetieskan pihak disnaker Kampar.   

    Kepada wartawan,   pihak buruh  menyampaikan harapannya, kiranya pihak pemerintah melalui disnaker Kampar dapat mendengar jeritan buruh dan menindak lanjuti pengaduannya, kami tidak tahu kepada siapa lagi kami harus  mengaduh, jelas mereka.

    Pengaduan kamatin buruh sebagaimana disampaikan buruh  dibenarkan oleh Sekjen  Serikat Buruh Sejatera (SBS Riau), Faonas. Pengaduan tersebut sudah cukup lama sampai di dinas tenaga kerja, akan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda pengaduan mereka diproses oleh Disnaker Kampar, dan kami juga tidak mengerti mengapa surat pengaduan sejumlah buruh tersebut tidak diproses jelas Faonas.

    Pihak SBS Riau sudah berulangkali bertemu kepada pihak pengawas Safrizal akan tetapi terkesan tidak ada respon, kita sangat menyayangkan hal itu, harapan kita pihak disnaker bisa melihat keresahan buruh serta membuka mata hati dan telinga mereka yang tertutup, dan jangan mengabaikannya jeritan hati buruh, ujar Faonas.

    Sementara kepala dinas tenaga kerja yang ditemui di kantornya, Rabu (20/8) tidak berada ditempat, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya tidak aktif. (nazara)









     
    Berita Lainnya :
  • Disnaker Kampar diminta Buka Telinga
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    TERPOPULER
    1 Pertama kali Sejak Berdiri
    Disperindagpas Inhu Safari Ramadhan di Desa Sanglap
    2 Diduga Dikorupsi, Dana Sewa Tanah Kas Desa dari Exxon Mobile Raib.
    WARGA DESA NGASEM LAPOR BUPATI BOJONEGORO
    3 Kemenhut RI Gelontorkan Program Kredit Tunda Tebang
    4 PERINGATI HUT ke-231:
    Walikota Pekanbaru Ajak Warga Bersinergi, Bergerak Cepat dan Tepat dalam Pembangunan
    5 Tertunda Bertahun Tahun
    Akhirnya Panitia MUSDA IKNR Kampar Terbentuk
    6 Plt. Sekda Inhu Tutup Lomba Pacu Sampan Dilanjutkan Mandi Balimau
    7 ANTISIPASI BERBAGAI PERMASAALAHAN
    Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gelar
    8 Pelalawan Raih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2015
    9 Dewan Pengupahan Kabupaten Siak
    UMK tahun 2015 sebesar Rp. 1.935.372
    10 Pertarungan Minggu, 19 Juli 2015
    Chavez vs Reyes

    Home | Daerah | Nasional | Hukum | Politik | Olahraga | Entertainment | Foto | Galeri | Advertorial | Suara buruh | Kepulauan Nias
    Pekanbaru | Siak | Pelalawan | Inhu | Bengkalis | Inhil | Kuansing | Rohil | Rohul | Meranti | Dumai | Kampar
    Opini | Redaksi | Pedoman Berita | Index |

    Copyright © 2017
    GARDA SATU | Membela Kepentingan Rakyat Demi Keadilan